Berani Lawan Arus! Menkeu Purbaya Tolak Uang Negara untuk Bayar Utang Kereta Cepat
Sikap tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan dana APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) menuai banyak pujian. Langkah tersebut dinilai menunjukkan integritas dan keteguhan intelektual dalam mengelola keuangan negara berdasarkan data dan kondisi faktual di lapangan.
Menurut pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, keputusan Purbaya tidak hanya rasional tetapi juga mencerminkan ketegasan seorang teknokrat yang memahami batas tanggung jawab fiskal negara.
“Saya melihat Pak Menkeu ini seorang intelektual sejati di bidang keuangan. Ia bekerja berdasarkan perhitungan matang, bukan sekadar tekanan politik,” ujar Wildan, dikutip dari RMOL, Rabu (15/10/2025).
Wildan menjelaskan, Purbaya memahami betul duduk perkara proyek KCIC yang kini menimbulkan beban keuangan bagi PT KAI. Karena sejak awal, proyek tersebut merupakan kerja sama business to business (B2B) antara perusahaan Indonesia dan China—bukan proyek yang menggunakan uang negara.
“Pak Purbaya melihat project history dan proses pengambilan keputusan di KCIC. Dari awal disepakati bahwa ini murni investasi bersama antara BUMN Indonesia dan mitra dari China, bukan proyek APBN. Jadi tidak seharusnya negara menanggung utang itu,” jelas Wildan.
Lebih jauh, Wildan menilai sikap tegas Purbaya justru mengungkap kesalahan kalkulasi bisnis di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang saat itu mendukung penuh pembangunan proyek kereta cepat tersebut.
“Sebenarnya sejak awal Menteri Perhubungan Ignatius Jonan sudah mengingatkan Jokowi bahwa proyek KCIC tidak visible secara bisnis. Perspektif Jonan dan Purbaya ini sama — dua-duanya orang yang berbasis pada fakta dan data, bukan asumsi politik,” lanjut dosen komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia itu.
Wildan juga menilai, keputusan Purbaya memberi sinyal bahwa era pengelolaan fiskal tanpa keberanian koreksi sudah berakhir. Ia menilai Presiden Prabowo Subianto beruntung memiliki Menkeu yang berani mengambil sikap independen, bahkan terhadap warisan kebijakan kontroversial di masa lalu.
“Presiden Prabowo tentu tahu soal polemik utang KCIC. Sebagai pengusaha, ia paham betul kalau ada kesalahan perhitungan dalam proyek itu. Jadi sikap Purbaya ini sekaligus mewakili ketegasan pemerintah sekarang untuk tidak menutup-nutupi masalah,” pungkas Wildan.
Langkah Purbaya pun dianggap menjadi contoh reformasi fiskal yang berintegritas, di mana setiap keputusan keuangan negara harus berbasis prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas, bukan demi menjaga citra politik masa lalu.
