Mahfud MD Blak-blakan: IKN Mirip Whoosh, Ada Potensi Korupsi dan Masalah Hukum!
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali menyoroti dua proyek besar warisan pemerintahan sebelumnya — Kereta Cepat Whoosh dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Mahfud menilai, kedua proyek tersebut sama-sama memiliki potensi pelanggaran hukum, bahkan bisa mengarah pada tindak pidana korupsi jika tidak segera diselesaikan secara transparan.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam tayangan di channel YouTube Mahfud MD Official, Selasa malam (14/10/2025).
“Sekarang kita berharap Pak Prabowo bisa menuntaskan persoalan ini, baik proyek Whoosh maupun IKN. Jangan sampai lagi ada presiden meninggalkan masalah hukum bagi penerusnya,” ujar Mahfud.
Soroti Pola Serupa di Proyek IKN
Mahfud menjelaskan, pola pelaksanaan proyek IKN menurutnya mirip dengan proyek Kereta Cepat Whoosh.
Meski keduanya telah memiliki dasar hukum yang jelas, Mahfud menilai terjadi pergeseran komitmen awal, terutama terkait penggunaan dana APBN.
“Keputusannya memang lewat undang-undang, sah. Tapi awalnya kan kita tahu, proyek IKN ini tidak akan memakai APBN — semuanya dari investasi swasta,” jelas Mahfud.
Namun, setelah proyek berjalan, kenyataan di lapangan jauh berbeda.
“Sudah dimulai, tapi tidak ada satu pun investor yang benar-benar masuk. Akhirnya APBN dipakai untuk menutup kebutuhan dana, dan anggaran yang dijatahkan pun kini sudah habis,” ungkapnya.
Tak Ada Investor Masuk, APBN Jadi Penopang
Mahfud juga menyinggung pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di DPR beberapa waktu lalu, yang mengakui belum ada satu pun investor yang benar-benar merealisasikan komitmennya di IKN.
“Waktu itu Pak Bahlil bilang, sampai hari ini belum ada satu pun investor yang benar-benar masuk. Yang dalam rupiah saja masih janji, apalagi yang dalam dolar,” ujar Mahfud.
Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan adanya masalah struktural dan prosedural yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Minta Prabowo Tindaklanjuti Secara Hukum
Mahfud berharap, Prabowo tidak ragu untuk melakukan audit dan penyelesaian hukum terhadap kedua proyek besar itu — bukan untuk mencari kesalahan pemerintahan sebelumnya, tetapi untuk memastikan tata kelola keuangan negara berjalan benar.
“Ini bukan soal menyalahkan pemerintah yang lalu, tapi agar kesalahan prosedural seperti ini tidak terulang lagi,” tegas Mahfud.
Ia menambahkan, transparansi dan penegakan hukum dalam proyek strategis seperti Whoosh dan IKN penting untuk menjaga kepercayaan publik dan kredibilitas negara di mata investor maupun rakyat.
