Demo di KPK, Rocky Gerung: "Adili Jokowi" Adalah Hak Publik dalam Demokrasi
Pengamat politik Rocky Gerung menilai aksi demonstrasi yang menuntut penangkapan dan pengadilan terhadap mantan Presiden Joko Widodo di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan sekadar unjuk rasa biasa. Menurutnya, peristiwa pada Kamis (2/10/2025) itu mencerminkan adanya persoalan mendalam dalam demokrasi Indonesia.
Lewat kanal YouTube Rocky Gerung Official, ia menyebut aksi tersebut lahir dari kegelisahan publik yang kemudian berubah menjadi desakan nyata terhadap negara.
“Isu Pak Jokowi dan Pak Gibran, semacam kegelisahan dari mereka yang ingin melihat politik itu dibersihkan dari unsur-unsur yang merusak demokrasi,” ujarnya.
Rocky menegaskan bahwa tuntutan publik untuk mengadili Jokowi merupakan bagian dari hak demokratis warga negara. Bagi dia, tulisan “Adili Jokowi” yang terpampang di spanduk aksi menunjukkan adanya tekanan moral yang seharusnya ditindaklanjuti lewat mekanisme hukum maupun politik.
“Tulisan ‘Adili Jokowi’ itu adalah hak publik untuk terus mengucapkan sesuatu yang menjadi ganjalan di dalam demokrasi, itu artinya harus segera ada ya ada proses entah itu dimulai di DPR atau dimulai di meja pengadilan,” jelasnya.
Aksi tersebut digelar oleh Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor (Gladiator) dengan membentangkan spanduk besar bertuliskan “Tangkap dan Adili Jokowi” di depan Gedung KPK.
Menurut Rocky, isu-isu yang diangkat dalam demonstrasi itu tidak akan mudah padam. Ia menilai desakan publik sudah mengakar dalam memori politik masyarakat dan bisa kapan saja kembali mencuat dalam bentuk aksi massa.
“Dua isu ini sudah jadi sumber kegelisahan politik negeri ini dan setiap saat dia bisa kembali menjadi tuntutan demonstrasi,” terangnya.
Rocky juga membela para demonstran dari label negatif sebagai perusuh. Ia menegaskan bahwa selama aksi dilakukan secara damai dan tertib, maka itu sah sebagai bagian dari hak berpendapat dalam sistem demokrasi.
“Jangan dituduh bahwa mereka yang menuntut pengadilan Pak Jokowi itu adalah para perusuh, karena mereka lakukan itu dengan cara yang beradab datang di depan KPK,” tegasnya.
Lebih jauh, Rocky menekankan pentingnya memahami esensi demokrasi yang sejatinya bukan hanya memberi ruang bagi pendapat yang seragam, tetapi juga perbedaan pikiran.
"Itu jangan dihalangi, karena demonstrasi adalah hak untuk mengucapkan perbedaan pikiran, bukan sekedar hak mengucapkan pendapat," tutup Rocky.
Sumber: suara