Pengawasan Ketat! Kemenkes Jamin Mutu dan Keamanan Program Makan Bergizi Gratis
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya fokus pada distribusi, tetapi juga pada mutu serta keamanan pangan yang diterima masyarakat. Untuk itu, pemerintah menyiapkan mekanisme pengawasan berlapis yang akan dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, pengawasan dilakukan dengan menyiapkan standar pelaporan yang jelas hingga sistem pemantauan terstruktur. Selain itu, Kemenkes bersama Badan Gizi Nasional (BGN) akan menguatkan basis data rutin harian maupun mingguan guna memantau potensi risiko keracunan makanan.
“Kami ingin membangun standar pelaporan kasus serta angka kejadian yang jelas,” kata Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Ia menambahkan, pola pemantauan nantinya akan dibuat transparan dan terbuka, serupa dengan sistem pelaporan kasus pandemi Covid-19. “Bersama BGN, Kemenkes akan memperkuat data rutin terkait potensi keracunan dan menyajikannya secara terbuka, mirip dengan pola pelaporan pandemi Covid-19,” jelasnya.
Wajib Sertifikasi untuk Menu MBG
Menkes menyebut ada tiga sertifikasi utama yang wajib dipenuhi agar makanan dalam program MBG benar-benar aman. Pertama, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk memastikan kebersihan dan kelayakan penyajian. Kedua, sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) sebagai standar internasional dalam pengelolaan risiko pangan. Ketiga, sertifikasi halal agar menu dapat dikonsumsi dengan tenang oleh masyarakat luas.
Menurut Budi, seluruh sistem sertifikasi akan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta BGN. “Dengan sistem terpadu, setiap menu bergizi yang diberikan tidak hanya bernutrisi, tetapi juga aman dan sesuai standar kesehatan,” tegasnya.
Langkah ini diharapkan bisa memastikan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi upaya peningkatan gizi, tetapi juga menjaga keselamatan masyarakat yang menjadi penerima manfaat.
Sumber: konteks