Kritik Pedas Said Didu: Sri Mulyani Bukan Lagi Menkeu, Tapi Kasir Rezim Jokowi

Analis kebijakan publik Said Didu menyoroti perbedaan sikap Sri Mulyani Indrawati saat menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan ketika berada di pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, Sri Mulyani benar-benar berperan sebagai Menkeu di masa SBY. Namun di bawah pemerintahan Jokowi, perannya berubah layaknya “kasir penguasa”.

“Saya menyatakan Sri Mulyani itu waktu SBY dia Menteri Keuangan, tapi setelah Jokowi dia jadi kasir penguasa. Beda sekali,” ujar Said Didu dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Di Balik Ganti Menteri, Ada ‘Bersih-Bersih’? yang tayang di iNews, Selasa (23/9/2025).

Perbandingan Era SBY vs Jokowi

Said Didu memberi contoh, ketika masih di era SBY, Sri Mulyani tegas menolak memberikan anggaran untuk pembangunan monorail.

“Bapak masih lihat monorail yang mangkrak di Kuningan? Itu dulu saya rapat dengan Sri Mulyani dan Jusuf Kalla. Pak JK minta, ‘Bisa nggak dikasih subsidi?’ Bu Sri jawab, ‘Tidak bisa. Kalau Bapak mau paksakan, Bapak saja yang jadi Menteri Keuangan,’” jelas Said.

Namun, lanjutnya, sikap berbeda justru ditunjukkan di era Jokowi. Sri Mulyani bersedia menggelontorkan anggaran untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), meski dinilai tidak layak secara finansial.

“Pada saat Jokowi, kereta cepat yang jelas-jelas tidak layak tetap digelontorkan dana. Itu rakyat tahu bedanya,” kata Said Didu.

Utang Pemerintah Membengkak

Said Didu juga membandingkan kondisi fiskal. Saat Sri Mulyani pertama kali menjabat Menkeu pada 2004, utang pemerintah berada di angka Rp1.600 triliun dengan bunga sekitar 1–2 persen. Kini, menurutnya, angka utang telah membengkak hingga Rp10.000 triliun dengan bunga sekitar 7 persen.

“Utang pemerintah lho ya. Bunga saat masuk itu kira-kira 1–2 persen, bunga utang saat keluar itu 7 persen. Hasilnya apa?” ungkapnya.

Respons Rumah Juang Prabowo-Gibran

Pernyataan Said Didu tersebut mendapat respons dari Andi Azwan, Koordinator Rumah Juang Prabowo-Gibran. Menurutnya, kritik yang dilontarkan Said sebagian ada benarnya, tetapi banyak juga yang keliru.

“Bung Said Didu bicara itu memang ada benarnya, tapi juga banyak yang tidak benarnya,” ujar Azwan.

Ia mengakui memang perlu ada penyegaran di jabatan Menkeu, mengingat Sri Mulyani sudah mendudukinya selama 14 tahun. Namun, ia juga menekankan bahwa prestasi Sri Mulyani tak bisa diabaikan.

Salah satunya, kata Azwan, saat Sri Mulyani berhasil menjaga stabilitas fiskal negara di tengah badai pandemi Covid-19.

“Kita apresiasi bagaimana beliau menahan fiskal di masa Covid-19, sehingga Indonesia bisa keluar dari situasi sulit itu. Itu pencapaian yang patut dihargai,” pungkasnya.

Sumber: inews