MBG Jadi Sorotan, Pakar Nilai Program Rawan Korupsi dan Boros Anggaran
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah kembali menuai kritik keras. Kali ini, sorotan datang dari akademisi Indonesia yang mengajar di Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir. Menurutnya, MBG bukanlah program yang dirancang dengan perhitungan teknokratik, melainkan sekadar “proyek politik raksasa” yang berpotensi membebani keuangan negara.
“Ini proyek politik. Tidak ada perhitungan cost–benefit analysis, tidak ada perencanaan tata kelola. Pokoknya habisin ratusan triliun per tahun. Brutal!” tegas Sulfikar melalui akun media sosialnya, Jumat (26/9/2025).
Ia menekankan bahwa kebijakan sebesar MBG seharusnya didahului analisis biaya dan manfaat yang jelas serta terbuka untuk publik. “Kalau tidak ada cost–benefit analysis yang transparan, bagaimana publik bisa menilai efektivitasnya? Anggarannya masif, tapi kita tidak tahu output-nya,” ujarnya.
Selain itu, Sulfikar juga menyoroti lemahnya desain tata kelola. Program yang menyangkut distribusi jutaan porsi makanan dengan dana ratusan triliun rupiah dinilai rawan korupsi, inefisiensi, hingga masalah pengawasan kualitas makanan.
Sejak diluncurkan, MBG memang disebut menelan biaya fantastis setiap tahun. Angka tersebut menimbulkan kekhawatiran akan beban fiskal negara dan potensi tumpang tindih dengan program sosial lain yang sudah berjalan.
Kritik semakin menguat setelah beberapa daerah melaporkan kasus dugaan keracunan makanan yang dikaitkan dengan distribusi MBG. Meski pemerintah menegaskan insiden itu masih bersifat minor, publik mulai mempertanyakan kualitas rantai pasok dan sistem pengawasannya.
Kementerian terkait tetap membela program ini dengan alasan bahwa MBG merupakan langkah strategis untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan gizi generasi muda. “Pengawasan mutu dilakukan berlapis, dan audit anggaran akan tetap transparan,” jelas juru bicara Badan Gizi Nasional.
Namun, pernyataan tersebut belum cukup meredam gelombang kritik. Banyak kalangan mendesak agar pemerintah mempublikasikan laporan biaya dan dampak gizi secara rutin, sehingga manfaat program bisa diukur secara nyata.
Kini, MBG berada di titik krusial: apakah mampu berkembang menjadi kebijakan jangka panjang yang terukur dan bermanfaat, atau justru sekadar “proyek politik” seperti yang ditudingkan Sulfikar Amir. Publik masih menunggu bagaimana langkah pemerintah menjawab kritik tajam ini.
Sumber: suaranasional