Romahurmuziy Bongkar Fakta Mengejutkan: 99% Pejabat Korup, Tinggal Soal Ketahuan!
Politisi senior Romahurmuziy atau Romi melontarkan kritik tajam soal sistem hukum di Indonesia. Berbicara dari pengalamannya yang pernah terseret kasus hukum, ia menilai bahwa penjara tidak selalu mencerminkan kesalahan, melainkan bagian dari risiko politik yang harus ditanggung para pejabat.
Menurut Romi, aparat penegak hukum kerap mengedepankan narasi bahwa pemberantasan korupsi murni berdasarkan bukti. Namun, dari kacamata seorang politisi, ia justru menilai hukum sering kali dijadikan alat dalam pertarungan kekuasaan.
"Hukum dan penjara itu adalah alat untuk melakukan pengekangan terhadap pertarungan politik," ujar Romi dalam video di kanal YouTube Hendri Satrio, Selasa (23/9/2025).
Lebih jauh, Romi bahkan menyebut 99 persen pejabat di Indonesia terjerat praktik korupsi. Bedanya, tidak semua kemudian berakhir di balik jeruji besi.
Ia mengungkap ada lima faktor yang membedakan nasib para pejabat tersebut:
-
Besar-kecilnya uang yang dikorupsi.
-
Modus operandi yang digunakan.
-
Apakah perbuatannya ketahuan atau tidak.
-
Mampu atau tidak dibuktikan di pengadilan.
-
Banyak atau tidaknya sedekah yang dilakukan.
Menurut Romi, korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Artinya, seorang pejabat yang akhirnya masuk penjara belum tentu benar-benar bersalah, sementara banyak pejabat lain yang diduga korup justru tidak tersentuh hukum.
Pernyataan Romi ini sekaligus menggambarkan sisi gelap politik Indonesia, di mana hukum dapat dipandang sebagai instrumen yang digunakan bukan hanya untuk menegakkan keadilan, tapi juga sebagai bagian dari perebutan kekuasaan.***
Sumber: konteks
