Viral Keracunan Massal, Program MBG Dituntut Dihentikan, Kantin Sekolah Jadi Alternatif
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan mendapat sorotan tajam setelah sejumlah siswa dilaporkan mengalami keracunan. Banyak pihak menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh sebelum melanjutkan program ini.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah menghidupkan kembali kantin sekolah sebagai alternatif yang lebih aman dan bermanfaat.
"Kenapa nggak digiatkan aja kantin-kantin sekolah ya kan?," ujar Yuli Supriyati, Ketua Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat, saat aksi warga menolak MBG di kawasan Monas Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Menurut Yuli, langkah ini tidak hanya menjaga kesehatan siswa tetapi juga tetap memberi kesempatan bagi pedagang kantin untuk beraktivitas. Ia menekankan pentingnya peran ahli gizi dalam mengawasi makanan di kantin sekolah.
"Ditaruh lah ahli-ahli gizi itu untuk mengawasi kantin-kantin sekolah gitu. Karena di sekolah-sekolah internasional itu mereka sudah punya dapur sendiri dan ahli gizi," tambahnya.
Yuli menegaskan bahwa akses terhadap makanan sehat harus merata bagi semua anak, tidak hanya untuk mereka yang sekolah di institusi swasta atau kawasan elit.
"Jangan bilang anak Indonesia yang miskin, sekolahnya di pinggiran Jakarta, mereka tidak punya hak untuk sehat? Kebijakan harus adil agar anak-anak dari berbagai latar belakang bisa menikmati gizi seimbang," katanya.
Evaluasi Menyeluruh Diperlukan
Sementara itu, Rusmarni Rusli dari Srikandi Indonesia menyoroti kebiasaan anak perkotaan yang cenderung mengonsumsi jajanan berlebihan, sehingga keberadaan MBG bisa menjadi pemborosan.
"Kalau untuk anak di perkotaan, mereka jajannya aja sudah melebihi dari MBG. Itu baru satu minuman misalnya. Jadi mereka melihat apa ini MBG? Makanya jadi akhirnya pemborosan," jelasnya.
Rusmarni menekankan pentingnya evaluasi total sebelum program MBG dijalankan sepenuhnya. Ia menyarankan pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk menghentikan sementara program ini sampai mekanismenya matang.
"Makanya kami minta Pak Prabowo mengevaluasi dulu, mengevaluasi total, memberhentikan sementara, kalau perangkat mekanismenya dari hulu sampai hilir sudah oke, silakan dijalankan," pungkasnya.